Bandar Lampung– DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti rencana pembangunan perumahan bebas banjir khusus aparatur sipil negara (ASN) yang digagas Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengaku hingga kini belum menerima penjelasan resmi terkait lokasi maupun skema teknis program tersebut.
“Secara umum saya belum mendapatkan informasi yang valid, baik soal lokasi maupun kegiatan pendukung dari program perumahan tersebut,” kata Agus, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, informasi awal yang diterima menyebutkan rencana itu berkaitan dengan program pemerintah pusat pembangunan tiga juta rumah. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih perlu klarifikasi lebih lanjut.
“Apakah perumahannya untuk ASN, masyarakat umum, atau bahkan untuk TNI-Polri, itu masih perlu saya dalami lagi secara detail,” ujarnya.
Meski demikian, Agus menilai konsep perumahan ramah lingkungan dan bebas banjir merupakan gagasan yang baik, mengingat Kota Bandar Lampung kerap dilanda genangan saat hujan deras.
Ia menegaskan penanganan banjir seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada satu kawasan atau kelompok tertentu.
“Konsep ini seharusnya diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya untuk satu rencana program saja. Penanganan banjir harus menyentuh kawasan permukiman masyarakat secara umum,” tegasnya.
Agus menambahkan, pada prinsipnya pembangunan perumahan bebas banjir bagi ASN tidak menjadi persoalan selama kebijakan tersebut tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Menurut saya fine-fine saja, selama konsep penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga,” pungkasnya.
