Oleh : Rustami Alfaroqi, S.H., M.H
LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants
Menjadi pemimpin perguruan tinggi bukan sekadar menduduki jabatan, menjalankan administrasi, atau menentukan siapa yang layak menjadi pejabat di bawah kewenangannya. Lebih dari itu, seorang pemimpin dituntut memberikan keteladanan melalui keputusan, perilaku, dan keberaniannya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
Pepatah lama, “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” masih relevan untuk menggambarkan pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan. Sikap dan keputusan pimpinan dapat membentuk budaya organisasi, termasuk cara institusi memperlakukan persoalan integritas, etika, dan dugaan pelanggaran.
Persoalan ini menjadi perhatian dalam perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka berkaitan dengan RF, seorang Ketua Program Studi yang diangkat melalui mekanisme pengusulan Dekan FKIP dan penetapan Rektor Universitas Lampung.
Ketika RF kemudian menghadapi pemeriksaan dugaan kekerasan seksual dan diberhentikan sementara dari jabatannya, muncul pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana tanggung jawab pimpinan fakultas dalam memastikan kelayakan, integritas, pembinaan, dan pengawasan pejabat yang diusulkannya?
Mengusulkan Kaprodi, Seberapa Jauh Rekam Jejak Diperiksa?
Dalam mekanisme pengangkatan Ketua Program Studi yang dijelaskan dalam dokumen terkait, Dekan memiliki peran penting sebagai pihak yang mengusulkan calon pejabat akademik, sedangkan keputusan penetapannya berada pada Rektor.
Artinya, pengusulan bukan sekadar meneruskan nama calon kepada pimpinan universitas. Proses tersebut semestinya menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pejabat yang diusulkan memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, dan kelayakan etis untuk memimpin unit akademik.
Karena itu, publik patut mengetahui bagaimana mekanisme penilaian calon Kaprodi dilakukan di lingkungan FKIP Unila. Apakah sebelum RF diusulkan telah dilakukan penilaian terhadap rekam jejak akademik, kepemimpinan, integritas, dan perilakunya? Kriteria apa yang digunakan? Bagaimana proses tersebut didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah RF diberhentikan sementara dari jabatan Kaprodi berdasarkan keputusan Rektor tertanggal 13 November 2026 selama berlangsungnya pemeriksaan disiplin.
Penting ditegaskan, pemberhentian sementara bukan merupakan putusan bahwa RF telah terbukti melakukan pelanggaran. Setiap pihak tetap memiliki hak atas pemeriksaan yang objektif, adil, dan sesuai prosedur.
Demikian pula, munculnya laporan dugaan pelanggaran setelah pengangkatan tidak serta-merta membuktikan bahwa Dekan telah melakukan kesalahan dalam proses pengusulan. Namun, perkembangan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana seleksi, pembinaan, dan pengawasan pejabat akademik dijalankan. Sebab, tanggung jawab pimpinan tidak berhenti ketika surat keputusan pengangkatan diterbitkan.
Keteladanan Diuji Ketika Pejabat yang Diusulkan Menghadapi Persoalan
Seorang pemimpin tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara otomatis atas seluruh tindakan bawahannya. Namun, ketika pejabat yang pernah diusulkannya menghadapi dugaan pelanggaran serius, pimpinan memiliki kewajiban kelembagaan untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif dan tidak dipengaruhi hubungan kedekatan, kepentingan jabatan, ataupun pertimbangan lainnya yang bertentangan dengan aturan.
Dalam penanganan perkara RF, dokumen yang menjadi bahan pemberitaan mencatat bahwa Satgas PPKPT di bawah kepemimpinan Mamanda Syaputra Ginting menyampaikan rekomendasi pada 6 Oktober 2026.
Rekomendasi tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan prosedural pemeriksaan, menguraikan sembilan langkah korektif, serta menawarkan tindak lanjut melalui mekanisme disiplin PNS dan pendampingan hukum.
Selanjutnya, terdapat keterangan mengenai konsultasi pada 16 Oktober 2026 yang menyebut adanya perbedaan pandangan mengenai tindak lanjut perkara RF.
Salah satu informasi yang perlu dikonfirmasi adalah adanya pertimbangan untuk menerapkan sanksi ringan dengan memperhatikan kelanjutan karier RF. Informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai sikap resmi Dekan tanpa klarifikasi langsung.
Namun, apabila benar terdapat perbedaan pandangan, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangannya. Apakah perbedaan tersebut berhubungan dengan prosedur pemeriksaan, kecukupan bukti, ketentuan disiplin, atau pertimbangan administratif lainnya?
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan pada kedudukan atau hubungan seseorang dengan pejabat yang memiliki kewenangan.
Perlindungan terhadap pelapor atau korban, hak terlapor, objektivitas pemeriksaan, dan independensi mekanisme penanganan harus sama-sama dijaga.
Bagaimana dengan Pencalonan RF sebagai Dekan dan Kesempatan Akademik ke Malaysia?
Pertanyaan lain yang memerlukan penjelasan berkaitan dengan informasi mengenai pencalonan RF dalam proses pemilihan dekan serta kesempatan mengikuti kegiatan akademik ke Malaysia.
Kedua kegiatan tersebut tentu bukan merupakan pelanggaran dengan sendirinya. Namun, kejelasan mengenai waktu pelaksanaan, dasar persetujuan, status penugasan, serta hubungan waktunya dengan proses pemeriksaan menjadi penting untuk menilai konsistensi kebijakan kelembagaan.
Apabila kegiatan tersebut berlangsung ketika RF sedang menjalani pemeriksaan, bagaimana pimpinan fakultas dan universitas menerapkan prinsip kehati-hatian?
Apakah terdapat ketentuan yang membatasi kegiatan atau pencalonan tersebut? Jika tidak, bagaimana dasar administratif keputusannya?
Kejelasan ini diperlukan agar kebijakan terhadap pejabat yang menghadapi pemeriksaan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda.
Dugaan Perkara Lain: Apakah Semua Mendapat Perhatian yang Sama?
Selain perkara RF dan MA, perhatian juga perlu diberikan pada informasi mengenai dugaan perkara lain yang dikaitkan dengan inisial UA, Y, dan SA di lingkungan FKIP Unila.
Informasi mengenai perkara-perkara tersebut disebut pernah beredar di media sosial. Sejumlah konten yang sebelumnya menjadi rujukan kini dilaporkan tidak lagi dapat diakses.
Hilangnya konten media sosial tentu tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai upaya menutupi suatu perkara. Konten dapat dihapus oleh pengunggah, diturunkan oleh platform, atau tidak tersedia karena alasan lainnya.
Namun, pertanyaan mengenai status penanganan informasi tersebut tetap relevan. Apakah pernah ada laporan resmi? Apakah pimpinan fakultas pernah menerima informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut? Jika pernah, langkah apa yang telah dilakukan?
Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh informasi yang beredar merupakan peristiwa kekerasan yang telah terbukti. Sebaliknya, klarifikasi diperlukan untuk membedakan informasi yang belum terverifikasi, laporan yang telah diterima, serta perkara yang sudah ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
Pimpinan fakultas dan universitas perlu memberikan kejelasan sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap melindungi identitas para pihak dan kerahasiaan pemeriksaan.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa perhatian terhadap suatu perkara hanya bergantung pada seberapa luas kasus tersebut diperbincangkan.
Penanganan Kekerasan Bukan Semata Tanggung Jawab Satgas
Keberadaan Satgas PPKPT merupakan bagian penting dari sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Namun, keberadaan Satgas tidak menghilangkan tanggung jawab pimpinan universitas maupun fakultas sesuai kewenangannya.
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk saluran pelaporan dan tindak lanjut.
Karena itu, ketika pimpinan menerima informasi atau laporan mengenai dugaan kekerasan, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah laporan tersebut sudah diterima Satgas. Yang perlu diketahui adalah apakah informasi tersebut telah direspons, diarahkan melalui mekanisme yang tepat, dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Hal ini juga berlaku dalam menilai kemungkinan adanya pembiaran atau pengabaian kewajiban. Tidak setiap keterlambatan maupun persoalan penanganan otomatis membuktikan kelalaian pimpinan.
Penilaiannya harus didasarkan pada bukti mengenai kapan informasi diterima, tindakan yang dilakukan, kewenangan yang dimiliki, dan kewajiban yang harus dijalankan.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan tindakan pihak yang dilaporkan, tetapi juga dengan bagaimana sistem kepemimpinan merespons laporan.
Integritas Pimpinan Tidak Cukup Hanya Disampaikan dalam Pidato
Perguruan tinggi selama ini menempatkan integritas sebagai bagian dari nilai akademik. Dosen dan mahasiswa dituntut menjunjung kejujuran, menghindari plagiarisme, menolak manipulasi penelitian, serta menaati etika dalam menjalankan tugas.
Nilai yang sama semestinya berlaku bagi pimpinan. Integritas kepemimpinan tercermin bukan hanya dalam karya ilmiah dan prestasi akademik, tetapi juga dalam keputusan pengangkatan pejabat, pencegahan konflik kepentingan, perlakuan yang adil, serta keberanian mengevaluasi keputusan sendiri.
Seorang pemimpin yang menyerukan integritas seharusnya menunjukkan integritas melalui tindakannya.
Pemimpin yang menghendaki disiplin perlu memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten. Pemimpin yang berbicara mengenai keadilan juga perlu memastikan bahwa semua pihak memperoleh perlakuan sesuai ketentuan, tanpa memandang jabatan ataupun kedekatan personal.
Di sinilah keteladanan memperoleh makna yang sesungguhnya.
Publik Membutuhkan Penjelasan, Bukan Sekadar Pernyataan
Perkembangan perkara RF dan sejumlah informasi mengenai dugaan kekerasan lain seharusnya menjadi momentum evaluasi kelembagaan di FKIP Universitas Lampung.
Evaluasi tersebut dapat dimulai dari mekanisme pengusulan pejabat akademik, dasar penilaian integritas calon, sistem pembinaan dan pengawasan setelah pengangkatan, hingga kejelasan tindak lanjut ketika muncul laporan dugaan pelanggaran.
Dekan dan pimpinan universitas memiliki ruang serta kewenangan masing-masing untuk memberikan penjelasan atas keputusan yang menjadi tanggung jawabnya.
Klarifikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu masyarakat memahami apakah prosedur telah dijalankan sebagaimana mestinya, sekaligus menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai keteladanan pimpinan bukanlah semata-mata tentang siapa yang pernah diusulkan dan diangkat menjadi pejabat akademik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin memastikan keputusan pengusulannya saat RF menjadi KAPRODI dapat dipertanggungjawabkan, menjaga integritas pejabat yang dipimpinnya, dan mengambil langkah sesuai aturan ketika muncul persoalan.
Sebab, keteladanan seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari siapa yang dipilihnya untuk menduduki jabatan, tetapi juga dari keberanian mengawasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.
![]()