Jangan Galau, Tuhan Akan Beri Keadilan Pada Warga Pasar Griya

oleh

Bandarlampung, (gemamedia.co)
Ucapan seperti judul di atas disampaikan oleh Andi Surya, Anggota DPD RI, ketika melakukan kunjungan lapangan terhadap korban penggusuran Pasar Griya Sukarame 27/07/18, kemarin.

Konflik lahan yang kembali terjadi di Sukarame Bandarlampung menyebabkan puluhan Kepala Keluarga harus tercabut dari tempat tinggal sekali gus tempat berusahanya di Pasar Griya Sukarame. Andi Surya, setelah pagi hari kemarin menerima kehadiran perwakilan warga pasar yang tergusur ini, siangnya bagda Jumat langsung melakukan tinjauan lapangan di Pasar Griya.

“Saya menyaksikan dengan mata kepala, ibu-ibu dan anak yang terlantar tanpa tempat tinggal lagi. Semua telah menjadi puing yang berserakan. Hanya tinggal sebuah mushola kecil tempat beberapa gelintir keluarga itu bernaung. Anak-anak tidak bersekolah, aliran listrik diputus oleh PLN dan air PDAM dihentikan”. Sebut Andi Surya.

“Saya amat tersentuh dengan situasi ini. Laporan sementara dari mereka, bahwa mereka memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang legal, namun tidak diakui oleh Lurah maupun Camat, pada saat Pilkada kemaren para pamong melarang mereka menggunakan hak pilih. Mana yg benar sy tidak tahu, nanti sy cross check ke Pemkot”.

BACA :  Peringati HUT ke-41, FKPPI Lampung Gelar Sederet Kegiatan

“Sebagai wakil rakyat yang diamanatkan undang-undang, tentu saya harus mempertemukan kepentingan Pemerintah Kota dengan kepentingan warga. Karena saya melihat kegiatan Pemkot Bandarlampung ini ada dampak hukum dan perundang-undangan, yaitu kekerasan dalam penggusuran paksa sehingga terjadi cedera bahkan ada yang patah kaki, peristiwa itu terekam dengan jelas baik gambar maupun video. Kedua, saya ingin mendudukkan persoalan terhadap lahan ini ditinjau dari sisi UUPA 5/1960, serta tentu kita semua ingin terang terhadap rencana pemerintah kota melakukan pengosongan lahan ini.”

“Lahan yang saya lihat luasnya tidak lebih dari satu hektar ini tentu perlu ditata pemanfaatannya, bukan hanya utk kepentingan pemerintah saja namun juga memperhatikan warga masyarakat yang telah belasan tahun ditempati. Pastinya ini lahan negara, namun kriteria lahan negara harus ditinjau dari sisi kepemilikannya, apabila milik warga masyarakat tentu ada alas haknya demikian jika milik Pemkot hrs dapat ditunjukkan status haknya. Untuk lahan negara, baik rakyat maupun pemerintah seyogyanya memiliki hak yang sama, karena pemerintahan diciptakan utk mengelola kepentingan rakyat, oleh karenanya DPD RI akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot dan BPN Kota serta Provinsi, utk memediasi kepentingan pembangunan kota dan melindungi hak-hak warga masyarakat sehingga tercapai pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan”. Tutup Andi Surya. (*)

BACA :  Gebu Minang Lampung Gelar Forum Diskusi Adat "Duduak Baropok"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.