Oleh : Rustami Alfaroqi, S.H., M.H
LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants

BANDAR LAMPUNG, 21 November 2026 — Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung memiliki pimpinan, anggota, dan garis pertanggungjawaban yang ditetapkan melalui keputusan Rektor. Namun, dalam praktiknya, berbagai kebutuhan operasional, fasilitas kerja, dan dukungan layanan Satgas, termasuk complain turut bertumpu pada Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola penanganan kekerasan di Universitas Lampung (Unila): siapa sebenarnya yang memimpin Satgas, siapa yang berkewajiban memberikan dukungan, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya?

Pertanyaan ini menjadi relevan setelah diskusi terbuka mahasiswa dan pimpinan Unila di Gedung Serbaguna pada 16 November 2026 memunculkan tuntutan evaluasi terhadap kinerja Satgas PPKPT. Evaluasi tentu diperlukan. Setiap organisasi yang menangani perkara sensitif, terutama dugaan kekerasan seksual, harus mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan dan keputusannya. Namun, penilaian yang adil tidak cukup hanya diarahkan kepada Ketua dan anggota Satgas. Evaluasi juga perlu melihat bagaimana universitas membangun sistem koordinasi, menyediakan dukungan, mengawasi pelaksanaan tugas, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Persoalan ini semakin penting ketika dikaitkan dengan penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila, khususnya perkara yang melibatkan RF, seorang Ketua Program Studi (Kaprodi). Perkara tersebut bukan hanya menyangkut pekerjaan Satgas, tetapi juga tanggung jawab pimpinan fakultas dalam mengusulkan dan mengawasi pejabat akademik serta tanggung jawab pimpinan universitas memastikan mekanisme penanganan kekerasan berjalan secara efektif.

Dugaan Kekerasan Seksual di FKIP, Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam lingkungan perguruan tinggi, seorang Ketua Program Studi memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan kepentingan akademik mahasiswa dan dosen. RF menduduki jabatan Kaprodi melalui mekanisme pengusulan Dekan FKIP dan penetapan Rektor Unila. Ketika kemudian muncul laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan RF, perhatian tidak semestinya hanya tertuju kepada pejabat yang dilaporkan atau Satgas yang melakukan pemeriksaan.

Ada persoalan kepemimpinan yang juga perlu dicermati. Bagaimana mekanisme penilaian rekam jejak sebelum seseorang diusulkan menjadi Kaprodi? Apakah integritas, etika, dan kemampuan menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab menjadi bagian dari pertimbangan? Bagaimana pembinaan dan pengawasan dilakukan setelah pejabat tersebut diangkat?

Pertanyaan tersebut tidak berarti Dekan otomatis bertanggung jawab atas dugaan perbuatan pejabat yang pernah diusulkannya. Namun, kewenangan mengusulkan pejabat berkaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan seleksi, pembinaan, dan pengawasan berlangsung sesuai ketentuan.

Pada 13 November 2026, Rektor Unila menerbitkan keputusan pemberhentian sementara RF dari jabatan Kaprodi selama pemeriksaan disiplin berlangsung. Keputusan tersebut bukan berarti RF telah dinyatakan bersalah. Proses pemeriksaan tetap harus menghormati hak seluruh pihak dan menjunjung asas objektivitas. Namun, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana integritas pejabat akademik dijaga dan bagaimana institusi merespons laporan dugaan pelanggaran.

Dalam perkara yang melibatkan pejabat akademik, persoalan relasi kuasa juga tidak dapat diabaikan. Kewenangan seorang Kaprodi terhadap proses akademik mahasiswa dapat menciptakan ketimpangan posisi yang memerlukan pengawasan dan perlindungan khusus. Relasi kuasa tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan kewenangan. Akan tetapi, sistem perguruan tinggi harus memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang kehilangan rasa aman atau terhambat hak akademiknya ketika menyampaikan laporan dugaan kekerasan.

Karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan bukan semata-mata tanggung jawab Satgas setelah laporan diterima. Pimpinan fakultas dan universitas juga mempunyai peran penting sesuai kewenangannya.

Keteladanan pimpinan bukan hanya terlihat dari siapa yang diusulkan menjadi pejabat, tetapi juga bagaimana pejabat tersebut dibina, diawasi, dan dievaluasi ketika muncul persoalan.

Satgas Memiliki Pimpinan dan Garis Pertanggungjawaban yang Jelas, Siapa Mereka?

Untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Satgas, publik perlu melihat dasar kelembagaannya. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 menetapkan susunan Satgas PPKPT Tahun 2026. Dalam diktum KEDUA, keputusan tersebut menyatakan bahwa Satgas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung. Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya Pasal 23 dan 24, mengatur kedudukan serta jalur pertanggungjawaban Satgas melalui wakil pimpinan perguruan tinggi yang ditunjuk, Dalam konteks Unila, fungsi koordinasi tersebut dikaitkan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III), sesuai dasar penunjukan dan pembagian kewenangan yang berlaku. Artinya, secara kelembagaan Satgas bukan organisasi yang bekerja tanpa pimpinan atau tanpa arah pertanggungjawaban.

BACA :  Effendi Simbolon Harus Meminta Maaf Secara Terbuka Kepada TNI, Pimpinan TNI, Prajurit TNI Dan Rakyat Indonesia

Rektor mempunyai tanggung jawab kelembagaan, sedangkan wakil pimpinan yang ditunjuk menjalankan fungsi koordinasi sesuai ketentuan. Ketua dan anggota Satgas melaksanakan tugas pemeriksaan serta penanganan laporan berdasarkan kewenangannya. Namun, keberadaan garis pertanggungjawaban dalam dokumen belum tentu cukup menjelaskan bagaimana hubungan tersebut dijalankan sehari-hari.

Apakah terdapat rapat koordinasi dan evaluasi berkala? Bagaimana Satgas melaporkan perkembangan perkara? Siapa yang memberikan arahan administratif ketika terdapat hambatan? Bagaimana kebutuhan anggaran, personel, dan tenaga ahli dipenuhi? Lebih penting lagi, ketika suatu perkara belum memperoleh penyelesaian, siapa yang memastikan hambatannya diketahui dan ditindaklanjuti?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab agar evaluasi tidak berhenti pada kinerja Satgas sebagai pelaksana, tetapi juga menjangkau sistem kepemimpinan yang seharusnya mendukung pekerjaannya.

Mengapa UPA BK Justru Menjadi Tempat Bertumpunya Kebutuhan Satgas?

Di sinilah persoalan kedudukan UPA Bimbingan dan Konseling menjadi penting. Dalam praktik penanganan perkara, UPA BK turut menyediakan dukungan bagi kegiatan Satgas, mulai dari penggunaan ruangan, fasilitas kerja, sarana operasional, hingga layanan konseling dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan kegiatan penanganan kekerasan dapat berlangsung. Namun, perlu dibedakan antara membantu pekerjaan Satgas dan bertanggung jawab secara struktural atas seluruh pekerjaan Satgas.

Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, khususnya Pasal 82–84, mengatur tugas UPA BK sebagai unit yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, konsultasi, mediasi, penyuluhan, serta pendampingan. Dalam ketentuan tersebut, UPA BK tidak secara khusus ditempatkan sebagai atasan struktural Satgas PPKPT. Demikian pula, SK Rektor Nomor 2173 Tahun 2026 yang menjadi dasar susunan Satgas tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada Kepala UPA BK untuk memimpin pemeriksaan atau mempertanggungjawabkan seluruh rekomendasi Satgas.

Lalu, bagaimana hubungan kerja keduanya diatur? Apakah UPA BK hanya menyediakan fasilitas dan dukungan layanan? Apakah terdapat penugasan tambahan dari pimpinan universitas? Jika ada, bagaimana bentuk dokumen penugasan, batas kewenangan, dukungan anggaran, dan pengaturan sumber daya manusianya?

Pertanyaan ini penting karena hubungan kerja yang terus berlangsung tanpa kejelasan batas tugas dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban. Ketika UPA BK memberikan layanan konseling, kualitas layanan tersebut tentu dapat dievaluasi. Namun, tugas konseling tidak otomatis mencakup kewenangan melakukan pemeriksaan, menentukan hasil perkara, ataupun mengambil keputusan mengenai sanksi terhadap terlapor.

UPA BK dapat membantu Satgas menjalankan pekerjaannya, tetapi bantuan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan UPA BK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja Satgas. Di sinilah pentingnya ketegasan pimpinan dalam membedakan kewenangan memimpin, tugas melaksanakan pekerjaan, dan fungsi memberikan dukungan.

Ketika Tugas Diberikan, Apakah Kewenangan dan Dukungan Juga Disediakan?

Dalam organisasi yang sehat, pemberian tugas seharusnya disertai dengan kejelasan kewenangan, sumber daya, serta mekanisme pertanggungjawaban. Prinsip ini penting terutama ketika sebuah unit diminta membantu pekerjaan yang berada di luar tugas pokoknya.

Apabila UPA BK memperoleh penugasan tambahan untuk mendukung operasional Satgas, maka ruang lingkup penugasan tersebut perlu dinyatakan secara jelas. Siapa yang memberikan tugas? Apa batas kewenangan Kepala UPA BK? Bagaimana pembiayaannya? Apakah terdapat personel pendukung? Kepada siapa hasil pelaksanaan tugas dilaporkan?

Pertanyaan mengenai personel juga relevan karena UPA BK tetap mempunyai tanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada warga kampus. Apabila kegiatan operasional tambahan harus dilaksanakan dengan dukungan personel yang terbatas, pimpinan universitas perlu memastikan bahwa beban kerja tersebut sebanding dengan kapasitas organisasi.

BACA :  Kasdam XXI/RI Resmi Tutup TMMD ke 129 Kodim 0410/KBL

Dari perspektif psikologi organisasi, ketidakjelasan mengenai tugas dan kewenangan dikenal sebagai role ambiguity atau ketidakjelasan peran. Kondisi tersebut dapat disertai konflik peran ketika seseorang atau suatu unit harus memenuhi beberapa tuntutan pekerjaan yang berbeda, sementara dukungan dan batas tanggung jawabnya tidak cukup jelas. Jika berlangsung terus-menerus, situasi semacam ini berpotensi menurunkan efektivitas kerja, meningkatkan tekanan psikologis, dan menimbulkan kesalahpahaman mengenai pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Karena itu, persoalan UPA BK bukan sekadar mengenai banyak atau sedikitnya pekerjaan yang dilakukan. Persoalannya adalah apakah universitas telah memastikan bahwa setiap penugasan memiliki dasar yang jelas dan setiap tanggung jawab disertai kewenangan serta dukungan yang memadai.

Jangan sampai sebuah unit diminta membantu menyelesaikan pekerjaan yang kompleks, tetapi ketika muncul hambatan justru dianggap bertanggung jawab atas keputusan yang berada di luar kewenangannya.

### Relasi Kuasa Juga Perlu Dicermati dalam Tata Kelola Organisasi

Pembahasan relasi kuasa dalam penanganan kekerasan seksual selama ini lebih sering diarahkan pada hubungan antara dosen dan mahasiswa. Padahal, dalam tata kelola organisasi, relasi kuasa juga dapat muncul melalui hubungan antara pimpinan dan unit pelaksana.

Pimpinan mempunyai kewenangan memberikan arahan dan penugasan. Namun, penggunaan kewenangan tersebut perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemberian arahan kepada unit pendukung merupakan hal yang wajar selama dilakukan sesuai ketentuan. Yang perlu dihindari adalah kondisi ketika tuntutan pekerjaan terus bertambah, sementara dasar penugasan, batas kewenangan, dan dukungan pelaksanaannya belum dijelaskan secara memadai.

Dalam hubungan antara Satgas PPKPT dan UPA BK, kejelasan tersebut penting untuk mencegah kesan bahwa unit pendukung harus menanggung persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan atau pejabat lain. Hal ini bukan untuk menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, melainkan untuk mengingatkan bahwa hubungan kerja yang sehat harus dibangun di atas kepastian tugas, komunikasi, dan pertanggungjawaban.

Pimpinan yang memberikan penugasan juga perlu memastikan bahwa unit pelaksana tidak dibiarkan menghadapi persoalan organisasi tanpa dukungan yang memadai.

Rekomendasi Satgas Tidak Sama dengan Keputusan Pimpinan

Kejelasan pembagian kewenangan juga terlihat dalam tahapan penanganan perkara RF. Pada 6 Oktober 2026, Satgas PPKPT menyampaikan rekomendasi yang memuat evaluasi prosedural pemeriksaan, sembilan langkah korektif, serta alternatif tindak lanjut.

Selanjutnya, pada 8 November 2026, Satgas menyampaikan rekomendasi lanjutan yang mencakup pemeriksaan disiplin ASN, pemberhentian sementara RF dari jabatan Kaprodi, serta fasilitasi pendampingan dan pemulihan psikologis bagi korban. Pada 13 November 2026, Rektor menerbitkan keputusan pemberhentian sementara RF dari jabatan Kaprodi selama proses pemeriksaan disiplin berlangsung. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan Satgas, penyampaian rekomendasi, dan pengambilan keputusan merupakan tahapan yang berbeda.

Satgas bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, pengambilan keputusan dan tindak lanjut tertentu berada pada pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. Karena itu, ketika sebuah perkara belum tuntas, evaluasi perlu menelusuri tahapan mana yang mengalami hambatan.

Apabila hambatan terjadi dalam pemeriksaan, Satgas perlu menjelaskan penyebabnya. Jika rekomendasi telah disampaikan tetapi masih membutuhkan keputusan atau tindakan administratif, tanggung jawab tindak lanjut perlu dilihat pada pejabat yang berwenang.

UPA BK, sebagai unit yang memberikan dukungan layanan dan operasional, tidak otomatis menjadi penanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Tanpa pemisahan kewenangan yang jelas, penilaian kinerja berisiko mencampuradukkan pekerjaan pemeriksa, unit pendukung, dan pimpinan pengambil keputusan.

Jangan Sampai Pimpinan Ada, tetapi Tanggung Jawab Tidak Jelas

Dalam sebuah organisasi, kejelasan kepemimpinan merupakan syarat penting bagi efektivitas kerja. Satgas PPKPT Unila dibentuk melalui keputusan Rektor dan memiliki jalur pertanggungjawaban yang diatur dalam ketentuan resmi. Dengan demikian, secara kelembagaan Satgas telah memiliki pimpinan dan mekanisme pengawasan.

Namun, jika dalam praktiknya sebagian kebutuhan operasional Satgas lebih banyak bertumpu pada UPA BK, hubungan tersebut perlu ditata dan dijelaskan secara terbuka. UPA BK tentu dapat menjadi mitra pendukung. Bahkan, layanan konseling dan pendampingan yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi penting dalam perlindungan warga kampus. Akan tetapi, fungsi membantu tidak sama dengan kewenangan memimpin.

BACA :  Tim Minisoccer Porwanas PWI Lampung Gelar Seleksi dan Latihan Perdana

Dalam sebuah keluarga, seseorang yang dipercaya membantu merawat anak tentu memiliki tanggung jawab sesuai perannya. Namun, keberadaan orang yang membantu tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Perumpamaan tersebut menggambarkan pentingnya membedakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dengan pihak yang memberikan dukungan.

Demikian pula dalam organisasi perguruan tinggi. Satgas mempunyai garis pertanggungjawaban kepada pimpinan universitas. UPA BK dapat mendukung pelaksanaan kegiatannya. Namun, pimpinan yang memiliki kewenangan tetap bertanggung jawab memastikan jalur koordinasi dan dukungan kelembagaan berjalan.

Jangan sampai pihak yang mempunyai kewenangan memimpin justru tidak terlihat dalam proses pertanggungjawaban, sementara unit yang memberikan bantuan menjadi tempat bertumpunya berbagai tuntutan dan persoalan.

Keteladanan Pimpinan Bukan Sekadar Mengangkat Pejabat dan Membentuk Satgas

Perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual di FKIP Unila seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola universitas secara lebih menyeluruh. Evaluasi tidak cukup berhenti pada jumlah kasus yang telah ditangani, lamanya pemeriksaan, atau kualitas rekomendasi Satgas.

Evaluasi juga perlu menjawab bagaimana pimpinan fakultas mengusulkan dan mengawasi pejabat akademik, bagaimana Rektor dan Wakil Rektor yang berwenang menjalankan fungsi koordinasi serta pengawasan, dan bagaimana UPA BK memperoleh penugasan serta dukungan sesuai kedudukannya.

Jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan, Satgas perlu dievaluasi. Jika terdapat hambatan dalam koordinasi, fungsi kepemimpinan dan pengawasan juga harus diperiksa. Apabila terdapat keterlambatan tindak lanjut rekomendasi, perlu diketahui siapa pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan langkah apa yang telah dilakukan.

Prinsip tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa setiap unsur organisasi mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai tugas dan kewenangannya.

Pimpinan yang baik tidak hanya menuntut hasil dari bawahannya. Ia juga memastikan bahwa tugas dapat dilaksanakan, hambatan memperoleh penyelesaian, serta kewenangan dan tanggung jawab tidak saling dilemparkan.

Dalam dunia pendidikan, keteladanan pimpinan mempunyai makna yang lebih besar karena sikap dan keputusan pemimpin turut membentuk budaya akademik. Jika pimpinan menghendaki integritas, ia harus menunjukkan integritas dalam mengambil keputusan. Jika menghendaki disiplin, ia perlu memastikan aturan diterapkan secara konsisten. Jika menghendaki akuntabilitas, ia juga harus bersedia menjelaskan keputusan dan tanggung jawabnya.

Siapa Memimpin, Siapa Membantu, dan Siapa Bertanggung Jawab?

Persoalan penanganan kekerasan seksual di Unila pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan dan kejelasan tata kelola organisasi.

Dekan mempunyai peran dalam pengusulan dan pembinaan pejabat akademik sesuai kewenangannya. Rektor dan wakil pimpinan yang ditunjuk mempunyai tanggung jawab dalam memastikan mekanisme kelembagaan Satgas berjalan. Satgas melaksanakan tugas penanganan perkara sesuai ketentuan. Sementara UPA BK memberikan dukungan berdasarkan fungsi dan penugasan yang dimilikinya.

Seluruh unsur tersebut seharusnya bekerja dalam satu sistem yang saling mendukung, bukan saling mengalihkan tanggung jawab.

Karena itu, tuntutan evaluasi Satgas PPKPT perlu dijadikan kesempatan untuk memperjelas pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dukungan sumber daya, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Publik membutuhkan kejelasan bahwa setiap laporan dugaan kekerasan ditangani secara profesional, hak para pihak terlindungi, dan setiap pejabat maupun unit menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Satgas memiliki pimpinan yang ditetapkan melalui aturan. Namun, ketika berbagai kebutuhan dan persoalan operasionalnya justru turut bertumpu pada UPA BK, pertanyaan mengenai siapa yang memimpin, siapa yang membantu, dan siapa yang bertanggung jawab menjadi semakin penting untuk dijawab.

Sebab, dalam organisasi yang sehat, kewenangan memimpin harus selalu berjalan bersama tanggung jawab.

Keteladanan pimpinan tidak hanya terlihat ketika seseorang diberi jabatan atau tugas, tetapi terutama ketika pimpinan hadir memastikan pekerjaan tersebut memperoleh dukungan, hambatannya diselesaikan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Loading