Menggala (gemamedia)
Ancaman serangan siber yang semakin kompleks menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk lembaga peradilan, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan informasi dan perlindungan data. Menjawab tantangan tersebut, Dosen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi & Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II pada Kamis (19/11/26).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut mengangkat materi “Perlindungan & Mitigasi Risiko Serangan Siber Peradilan” yang juga melibatkan sejumlah praktisi keamanan siber dari Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang yang bergabung secara virtual. Materi disampaikan dengan mengintegrasikan perspektif ilmu komputer dan manajemen, mulai dari keamanan jaringan (network security), perlindungan perangkat (endpoint protection), identifikasi kerentanan sistem (vulnerability), hingga tata kelola keamanan informasi (information security governance) dan manajemen risiko siber (cyber risk management) dengan fokus membangun budaya keamanan digital untuk menjaga kerahasiaan berkas perkara, kelancaran layanan publik, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam pemaparannya, Dr. Anggalia Wibasuri yang juga merupakan Associate Professor IIB Darmajaya membahas berbagai ancaman keamanan digital yang berpotensi menyerang lingkungan peradilan, mulai dari phishing, account takeover, malware, ransomware, hingga social engineering atau rekayasa sosial.
Ia menjelaskan bahwa lembaga peradilan memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya lingkungan dengan tingkat sensitivitas keamanan informasi yang tinggi. Hal tersebut karena pengadilan mengelola berbagai dokumen penting, seperti identitas para pihak yang berperkara, data anak dan korban tindak pidana, informasi saksi, hingga dokumen putusan dan administrasi persidangan.

BACA :  Dosen IIB Darmajaya Kenalkan Bisnis Digital di Lampung Youth Conference

Tidak hanya berkaitan dengan perlindungan data, ancaman siber juga berpotensi mengganggu sistem pelayanan publik berbasis elektronik, termasuk e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi peradilan modern.

“Keamanan siber bukan semata-mata urusan tim teknologi informasi. Setiap aparatur merupakan benteng pertahanan digital terdepan dalam menjaga keamanan data dan keberlangsungan pelayanan publik,” menjadi salah satu pesan utama yang ditekankan dalam materi sosialisasi tersebut.

Lebih lanjut, Dr. Anggalia menguraikan tiga prinsip fundamental keamanan informasi yang dikenal dengan CIA Triad, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (keutuhan data), dan Availability (ketersediaan).

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa dokumen perkara hanya dapat diakses pihak berwenang, informasi persidangan tidak mengalami perubahan tanpa otorisasi, serta sistem pelayanan pengadilan tetap tersedia ketika dibutuhkan.

Menariknya, dalam kegiatan tersebut Dr. Anggalia juga menyajikan sejumlah simulasi kasus serangan siber yang relevan dengan aktivitas aparatur pengadilan. Salah satunya adalah modus phishing melalui email palsu yang mengatasnamakan Mahkamah Agung dengan dalih perubahan jadwal persidangan.

Melalui simulasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai cara mengenali alamat pengirim mencurigakan, tautan berbahaya, hingga teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk memperoleh informasi akun kedinasan.
Selain itu, ia turut membedah modus penipuan melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan pimpinan pengadilan untuk meminta informasi perkara rahasia.

BACA :  Gibran Minta Mahasiswa IIB Darmajaya Jadikan Media Sosial untuk Berbisnis

Dalam materi tersebut ditekankan bahwa setiap permintaan data sensitif harus melalui prosedur verifikasi resmi, tanpa memandang jabatan pihak yang mengajukan permintaan.

“Verifikasi sebelum mengklik tautan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran informasi serta penyalahgunaan data,” sebagaimana pesan yang disampaikan melalui materi workshop.

Dr. Anggalia juga memberikan panduan mengenai sepuluh kebiasaan aman digital bagi aparatur peradilan, di antaranya penggunaan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), perlindungan kode OTP, pemeriksaan tautan mencurigakan, serta larangan menyimpan dokumen rahasia kedinasan pada penyimpanan cloud pribadi.

Tidak kalah penting, ia memaparkan langkah penanganan awal ketika terjadi serangan ransomware yang dapat mengunci dokumen dan sistem komputer. Dalam situasi tersebut, aparatur diarahkan untuk segera mengisolasi perangkat dari jaringan, melaporkan kejadian kepada tim TI, serta mendokumentasikan bukti digital guna mendukung proses investigasi dan pemulihan.

Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan organisasi, Dr. Anggalia turut memperkenalkan rencana aksi keamanan siber 30–60–90 hari, yang meliputi audit akun pegawai, penguatan autentikasi berlapis, evaluasi hak akses, pengujian pencadangan data, hingga simulasi penanganan insiden keamanan digital.

BACA :  Mahasiswi Prodi Akuntansi Darmajaya Juara Kompetisi Stocklab Tingkat Perguruan Tinggi se-Lampung

Ia juga membahas pentingnya penerapan strategi pencadangan data 3-2-1, yakni memiliki tiga salinan data, menggunakan dua jenis media penyimpanan berbeda, serta menyediakan satu salinan cadangan yang terisolasi dari jaringan untuk mengantisipasi serangan siber.

Dari sisi regulasi, materi workshop turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF) 2.0, serta pedoman keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui kegiatan ini, Dr. Anggalia menekankan bahwa ketahanan siber tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus dibangun melalui sinergi antara kebijakan pimpinan, kesiapan sistem informasi, dan kedisiplinan seluruh sumber daya manusia dalam menerapkan budaya keamanan digital.

Keterlibatan Dr. Anggalia Wibasuri sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi akademisi Kampus Unggul IIB Darmajaya dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, khususnya di bidang keamanan informasi dan transformasi digital.

Partisipasi ini sekaligus menunjukkan peran aktif IIB Darmajaya dalam menghadirkan keilmuan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah serta perkembangan teknologi informasi.

Melalui sosialisasi dan workshop tersebut, diharapkan kesadaran keamanan siber di lingkungan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II semakin meningkat, sehingga perlindungan dokumen peradilan, kelancaran layanan elektronik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dapat terus terjaga. (**)

Loading