Pemprov Lampung Gelar Pelatihan PPPA Untuk Pelayanan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

oleh

Bandarlampung (GM)
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) optimalkan pelayanan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya dengan digelarnya pelatihan bagi pengelola UPTD/ Pelatihan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A), Kamis (27/9/2018) di Hotel Marcopolo.

Disampaikan Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung Dewi Budi Utami melalui  pelatihan ini para peserta diharapkan dapat memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, memahami manajemen pengelolaan P2TP2A, terampil berkomunikasi dalam pelayanan dan penanganan korban tindak kekerasan, “sehingga pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku,” ujar Dewi saat membuka pelatihan.

Sementara itu, narasumber Kementerian PP dan PA RI  Rini Handayani mengatakan dirinya mengapresiasi Pemerintah Daerah Lampung yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD  PPA) di daerahnya,  Provinsi Lampung termasuk 14 dari 34 provinsi di Indonesia yang telah membentuk UPTD PPA, yakni di Lampung Selatan dan Metro, ujar Rini.

BACA :  Gubernur LIRA Lampung Turut Berduka Atas Tsunami Selat Sunda

Meski demikian, dirinya terus mendorong agar daerah lain dapat segera membentuk UPTD PPA. Menurutnya, beberapa tahun belakang ini memang telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun ini bukan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, melainkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Ia menambahkan pembentukan UPTD PPA sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Permen ini sekaligus sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban,” kata Rini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, Efendi selaku Ketua Pelaksana menjelaskan pelatihan bagi pengelola P2TP2A yang digelar dari tanggal 27-28 September 2018, diikuti 48 peserta yang terdiri dari pengelola UPTD/ P2TP2A Provinsi/ Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung. (*)

BACA :  PBHI Lampung Kecam Tindak Asusila Di UIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.