Bandarlampung (gemamedia)
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rakor secara virtual bersama Menko Polhukam Mohammad Mahfud, Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (27/8/2020).

Rakor tersebut dibuka Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD dan dimoderatori oleh Mendagri Tito Karnavian.
Rakor diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung. Kajati/kajari se-Indonesia, dan undangan terkait lainnya.

Dalam arahannya, Menko Polhukam menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2020 yang berisikan 2 (dua) hal yaitu berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada bulan Februari sampai Mei 2020, lanjut Mahfud, tekanannya pada penanggulangan Covid-19, tapi sesudah itu tidak dapat diprediksi kapan Covid-19 berakhir.

Sehingga harus difokuskan untuk menghindari Covid-19 ini agar tidak mengganggu perekonomian memunculkan masalah nasional.

“Maka dari itu, keluarlah Perpres Nomor 20 tahun 2020 yang berisikan penanggulangan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Di situ ada dua hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Karena tidak akan mungkin kalau kita tidak akan melakukan ini dalam perkembangan sekarang ini,” ujar Mahfud.

BACA :  Bukan Hanya Bandarlampung, Dukungan Luar Daerah Juga Terus Berdatangan

Mahfud menuturkan bahwa Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar semua pihak dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. “Gas dan Rem ini harus pas dan seimbang,” jelasnya.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 ini, Mahfud menekankan disiplin protokol kesehatan yang harus dilakukan. Masyarakat secara persuasif juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Terkait Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 ini, Mahfud menegaskan tidak boleh mundur. “Oleh karena itu protokol kesehatan ini harus ditegakkan. Jangan sampai Pilkada sebagai pesta demokrasi justru menimmbulkan kesedihan karena Covid. Untuk itu, penegakan protokol kesehatan ini harus dilakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengharapkan agar seluruh pihak dapat berpedoman terhadap penerapan protokol kesehatan. “Untuk itu kita harus menjaga kolaborasi pentahelix (Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Akademisi, dan Media) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Update Perkembangan Covid-19 di Indonesia. (Adpim)

Verified by MonsterInsights