Sosialisasi UU Perkeretaapian, Andi Surya dan Tim Kunjungi Warga Pinggir Rel Kotabumi

oleh

Kotabumi, (gemamedia.co)
“Undang-Undang Perkeretaapian No. 23/2007 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 56/2009 menjelaskan ruang milik kereta api adalah 6 meter kiri dan kanan rel,” Ungkap Andi Surya, Senator Lampung, memenuhi undangan warga Kecamatan Kotabumi Kota dan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang terdampak lahan grondkaart pinggir rel KA klaim PT. KAI. Pertemuan dilakukan di Aula Kelurahan Sribasuki (25/12/18).

“Bahwa grondkaart yang dibuat oleh Belanda di tahun 1913 cuma merupakan peta penampang rel KA, menurut ahli-ahli hukum agraria, gondkaart bukan dokumen kepemilikan. Selain itu grondkaart tidak ditemukan aslinya, yang dipegang PT. KAI hanya salinan, dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum apa pun,” Sebut Andi Surya dalam penjelasannya di hadapan sekitar 300-an warga masyarakat.

Tokoh masyarakat Kotabumi yang lahannya juga terdampak klaim PT. KAI, Refizon, menyatakan “Kami sungguh tidak nyaman dengan oknum-oknum PT. KAI yang mengklaim lahan yang telah ditempati warga puluhan tahun, bagaimana cara kami menghadapi agar lahan yang kami tempati ini tidak diutak-atik oleh oknum PT. KAI,”kat Refizon.

BACA :  Pembalap Cilik SMP Waskita Bekri Ingin Jadi Juara Nasional

Menjawab hal itu, Andi Surya menguraikan “UU Pokok Agraria No. 5/1960 memberi batas waktu konversi hak-hak barat secara nasional selama 20 tahun, namun hingga tahun 1980 grondkaart tidak pernah didaftarkan oleh PT. KAI yang waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA), sehingga menurut ahli hukum agraria, grondkaart sebagai hak barat batal demi hukum,” jelasnya.

Oleh karenanya, Andi Surya menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena secara defacto PT. KAI tidak pernah memanfaatkan, memelihara bahkan mengusahakan lahan grondkaart. Di sisi lain, lahan yang telah ditempati warga lebih dari 20 tahun menurut UU Pokok Agraria bisa diajukan permohonan sertifikasi kepada Kantor BPN, sebutnya.

Sementara itu, Tengku Amanda, Ketua Forum Masyarakat Bersatu Lampung yang turut serta dalam pertemuan tersebut, menjelaskan, “Saat ini Kantor BPN memang masih ragu-ragu untuk mensertifikasi lahan grondkaart karena pihak PT. KAI belum ikhlas melepaskan, namun Sdr/i tdk perlu galau karena Presiden Jokowi telah menerbitkan Kepres No. 62/2018 tentang Proyek Pembangunan yang Berdampak Sosial, yang isinya mengatur lahan yang dikuasai warga lebih dari 10 tahun akan diganti rugi layak apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan nasional,” katanya.

BACA :  Winarni : Desa Way Sari Wajar Masuk Dalam Nominasi Terbaik Nasional 2019

Selanjutnya Andi Surya menyimpulkan “Dengan demikian ada 4 aturan negara yang melindungi warga bantaran rel yaitu; UUPA No 5/1960, UU KA No. 23/2007, PP KA No. 56/2009, dan Perpres No. 62/2018. Ini menunjukkan negara sangat menghormati hak-hak agraria warga masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kotabumi lainnya yang mantan anggota DPRD Lampung Utara dan pensiunan TNI-AD, Sunaryono, mengucapkan terimakasih kepada seluruh Tim Andi Surya yang hadir, “Kami tentu akan memahami semua masukan dari Pak Andi Surya, karena ini bekal berupa aturan negara, UU dan PP sebagai dasar hak-hak agraria kami, dan ini menjadi pegangan kami menghadapi PT. KAI. Oleh karenanya kami siap memindahkan patok ruang milik KA menjadi hanya 6 meter saja,” Tutup Sunaryono sembari menyalami Andi Surya dan Tim yang hadir dalam pertemuan tersebut. (TeAm).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.