Relawan Sosial Menggalang Dana Untuk Korban Gempa dan Tsunami Palu, Donggala dan Sigi, Selawesi Tengah

oleh

Bandarlampung (GM)
Sebagai salah satu upaya menggalang dana kemanusiaan bagi korban gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Donggala dan Sigi Dinas Sosial Provinsi Lampung sejak hari Rabu 04 sd 11 Oktober membuka Posko Lampung Peduli dengan sekretariat di POSKO TAGANA Lampung, Jl. Basuki Rahmad no. 72 Bandar Lampung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni (05/10/2018) di ruang Kerjanya.

Penggalangan dana ini juga diikuti oleh Relawan Sosial di seluruh Lampung baik untuk masyarakat luas yakni dengan iuran serelanya ditempat tempat umum seperti pasar maupun pinggir jalan.
Disamping itu juga relawan sosial secara perorangan yang dihimpun oleh Ketua Koordinator Kabupaten/Kota di Lampung. Pungkasnya

Menurut Ketua Koordinator TKSK Kabupaten Tulang Bawang, Risma menjelaskan bahwa pada hari Kamis (04/10/2018) Karang Taruna Mandiri Jaya, Kampung Tri Tunggal, Kecamatan Banjar Agung telah terkumpul donasi sebanyak Rp. 14.651.000,-. “Sedangkan PSM dan TKSK baru berkumpul pada hari kamis (hari ini)”. katanya.

BACA :  DPRD Lampung Gelar Paripurna Istimewa Pidato Sambutan Gubernur Lampung 2019-2024

Diinformasikan oleh Sekretaris Dinsos Provinsi Lampung, M.Risco Irawan bahwa jumlah relawan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 225 orang, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 500 orang, SDM-PKH sebanyak 2.000 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sekitar 3.000 orang dan Sakti Peksos sebanyak 24 orang.
“Apabila masing-masing relawan sosial mendonasikan sebabyak 20 ribu saja akan terkumpul sekitar 114 juta lebih. Sedangkan para relawan di beberapa Kabupaten seperti Way Kanan, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Kota Metro juga menggalang dana ke masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak terkumpul dana bantuan” katanya.

Masih menurut Risco;  Pengumpulan Sumbangan diatur dengan ketentuan  Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana yang mengacu kepada UU No.9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta Peraturan Pemerintah No.29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Kemudian di Pasal 2, pengumpulan sumbangan ini disebutkan hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi (diatur dalam Pasal 6) dengan izin dari pejabat berwenang (diatur dalam Pasal 1 ayat 4) dan bersifat ikhlas (sukarela tanpa paksaan).

BACA :  Bandara Internasional: Legacy Era Ridho dan Harapan Kejayaan Pertanian dan Pariwisata

Lantas Pasal 8 menyatakan hasil pengumpulan sumbangan diserahkan kepada korban bencana melalui pejabat berwenang atau bisa secara langsung kepada korban bencana setelah mendapat petunjuk dari pejabat berwenang. Lalu Pasal 11 menjelaskan bahwa pemegang  izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan untuk korban bencana wajib memberi laporan mengenai penerimaan, penyerahan, dan penyaluran sumbangan yang diterima kepada pejabat berwenang. Sedangkan pejabat berwenang dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan keuangan dalam laporan tersebut oleh akuntan publik. (Ppid-dinsos).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.