Andi Surya : Pengalihan Aset SMA/SMK Yang Belum TervalidasI Dapat Berdampak Hukum

oleh

Bandarlampung, (gemamedia.co)
Menanggapi pernyataan Kepala BPK Perwakilan Lampung adanya temuan pengalihan aset SMA/SMK dari pemerintah kab/kota kepada pemerintah provinsi masih bermasalah, Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, menyatakan; “Pengalihan aset SMA/SMK yang sebagiannya belum divalidasi dari pemkab/kota kepada pemprov Lampung sebagaimana disebutkan Kepala BPK Perwakilan Lampung akan mengganggu kinerja dan opini laporan keuangan daerah. Validasi ini penting untuk laporan keuangan daerah  yang bisa berdampak pada LHP BPK RI,” jelasnya.

“Saya juga mengingatkan, temuan BPK RI dapat menyebabkan kesulitan bagi aparat pemda apabila tidak ditindaklanjuti. BPK RI dan pihak legislatif dapat mendorong temuan kerugian negara yg tdk ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Ada apa, kenapa tidak segera divalidasi, serta diserahkan kpd pihak Pemrov?,” urainya.

“Menurut informasi Kepala BPK RI Perwakilan Lampung ada 5 wilayah yang masih terkait persoalan ini yaitu; Lampung Selatan, Bandarlampung, Pringsewu, Pesawaran dan Metro. Oleh karenanya saya menganjurkan, sebelum terlambat, ada baiknya berkoordinasi dg pihak BPK Perwakilan Lampung secara teknis sehingga sebelum tutup tahun 2018 persoalan pengalihan aset SMK/SMA ini selesai,” katanya.

BACA :  DPRD Lampung Ungkap Alasan Bentuk Pansus Dugaan Tindak Pidana Pemilu

“Saya yakin dgn profesionalisasi auditor BPK dan kemampuan aparat keuangan pemerintah daerah akan dapat mempercepat proses validasi aset pengalihan aset SMA/SMK ini, yang penting pihak pemda berniat kuat dan serius utk menyelesaikan masalah ini,” tutup Andi Surya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.