Lampung Berupaya Capai Target Akses Sanitasi Higienis

oleh

BANDARLAMPUNG (gemamedia)

Target pada 2030 dalam Milestone Sustainable Development Goals (SDGs) setiap negara, termasuk Indonesia, mampu mewujudkan 100 persen akses air dan sanitasi higienis penduduknya seperti tercantum pada tujuan enam SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Indonesia meletakkan target pencapaian lebih awal yaitu akhir tahun 2019 dan telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejak akhir tahun 2015, negara-negara di dunia sepakat untuk menyusun agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015.

Pembangunan berkelanjutan 2030 memiliki 17 tujuan dan 169 indikator capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet Bumi.

Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di Markas Besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung TPB/SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Menurut I Nyoman Suartana, Urban Sanitation Specialist SNV Indonesia, melalui Program WASH SDGs, SNV Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target TPB, yaitu tujuan 6 tentang air dan sanitasi khususnya terkait dengan pengelolaan sanitasi yang aman (safely managed sanitation).

Program ini bertujuan mendukung pemerintah kota untuk membangun layanan sanitasi kota yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi yang aman serta perilaku kebersihan yang lebih baik.

Program WASH SDGs akan dilakukan selama lima tahun (2017-2022) di enam negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, Nepal, Zambia, Tanzania, dan Ethiopia.

Di Indonesia dengan pendekatan Sanitasi Perkotaan dan Kebersihan untuk Kesehatan dan Pembangunan/Urban Sanitation & Hygiene for Health & Development (USHHD).

Di Indonesia, program ini akan dilaksanakan di tiga kota, yaitu Bandarlampung dan Kota Metro (Provinsi Lampung), serta Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).

SNV Indonesia bekerja sama dengan Plan International dan WASH Alliance (WAI) melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Kerajaan Belanda dalam pelaksanaan programnya.

Pendekatan USHHD adalah peningkatan kapasitas pemerintah kota, sektor swasta dan organisasi/kelompok masyarakat dalam enam komponen, yaitu komunikasi perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran, penyediaan layanan sanitasi yang aman dan terjangkau, tata kelola sanitasi, regulasi, dan penerapannya.

Selain itu, keuangan dan investasi yang berkelanjutan, pengelolaan, pembuangan, dan pemanfaatan kembali, serta manajemen pengetahuan dan pembelajaran.

Namun, fakta upaya pencapaian SDGs itu di Indonesia saat ini, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2018, sebanyak 31 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi sehat.

Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah tiga tahun, yaitu sebesar 19 persen atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya, dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah. Pembangunan sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah.

Namun, pada kenyataannya belum semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan sampah rumah tangga, air limbah domestik, drainase lingkungan, dan lain-lain tidak terkelola dengan baik dan berdampak kepada kualitas kesehatan yang memburuk, degradasi lingkungan, dan tercemari sumber daya air.

Nyoman Suartana membeberkan pada tahap persiapan (inception phase) 2017-2018, SNV telah melakukan survei data dasar (baseline) terhadap 2.041 rumah tangga (RT) di Kota Bandarlampung dan 1.067 RT di Kota Metro untuk mengetahui kondisi dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi yang aman.

Di Bandarlampung, Ibu Kota Provinsi Lampung sembilan persen rumah tangga masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sebanyak 91 persen sudah memiliki toilet namun dua persennya tidak memiliki penampungan tinja (tangki septik). Dari 89 persen yang memiliki penampungan tinja, hanya 11 persen yang melakukan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja.

Namun, praktik pengangkutan yang dilakukan masih dikategorikan tidak aman.

Di Kota Metro, enam persen rumah tangga masih melakukan BABS. Dari 94 persen yang memiliki toilet, 93 persen sudah memiliki penampungan tinja, namun hanya 17 persen yang melakukan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja. Dari 17 persen tersebut, 14 persen pengangkutannya dikategorikan tidak aman.

Komitmen pemerintah kota dan peran serta dukungan multipihak sangat diperlukan untuk mendorong percepatan akses terhadap pengelolaan sanitasi yang aman.(*)




BACA :  Gubernur Ridho Gandeng Kadin, Promosikan Lampung ke Malaysia