Almuzzammil Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi Terkait Aksi Bela Islam 212

oleh

Jakarta (gemamedia)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf meraih gelar doktor di bidang ilmu komunikasi yang ke 51 dari Universitas Sahid, Jakarta, 12 September 2019.

” Saudara Almuzzammil resmi menyandang gelar doktor bidang ilmu komunikasi dari Universitas Sahid yang ke 51 dengan predikat sangat memuaskan. Ini sesuai dengan penelitian Saudara terkait Al-Maidah 51.” terang Prof. Dr. Kholil, M. Kum, Rektor Universitas Sahid, yang juga ketua sidang dalam promosi doktoral di Universitas Sahid.

Politisi yang biasa disebut Muzzammil ini telah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pemaknaan Gerakan Sosial Keagamaan oleh Komunikator Politik (Studi Fenomenologi atas Aksi Bela Islam 212, di kalangan Anggota DPR RI Periode 2014-2019)” dihadapan promotor dan co-promotor Prof. Dr. Ibnu Hamad, M. Si dan Dr. Arif Subhan serta lima orang tim penguji.

Menurut Muzzammil, penelitian disertasinya berusaha mengungkap pemaknaan mendalam Aksi Bela Islam 212 yang disebabkan oleh pernyataan Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama dari sudut pandang komunikator politik di Indonesia, yaitu Anggota DPR RI Periode 2014-2019.

BACA :  Andi Surya Kembalikan Berkas Pendaftaran Partai Golkar

“Informan penelitian ini dipilih dari 10 fraksi yang ada di DPR RI untuk memaknai secara mendalam gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 yang fenomenal dan bersejarah di Indonesia dan Dunia Islam. ” Ujarnya

Temuan utama dari disertasi ini adalah bahwa mayoritas informan memaknai gerakan sosial Aksi Bela Islam 212 sebagai gerakan demokratis, gerakan yang dilandasi panggilan agama, gerakan yang menasional, dan gerakan yang menggunakan cara damai, bukan kekerasan.

” Penelitian ini menemukan konsep teori pemecahan masalah subjektif oleh wakil rakyat (informan). Bahwa Demokrasi Relijius Masif Damai seperti Aksi Bela Islam 212 adalah cara yang efektif dan tepat untuk atasi masalah sosial sensitif berdimensi keagamaan.” Papar alumni Ilmu Politik UI ini.

Ketua DPP PKS Bidang Polhukam ini juga dalam disertasinya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar ke depan lebih bijak dalam menangani gerakan sosial berdimensi tuntutan toleransi agama.

“Caranya dengan menegakkan hukum secara adil dan transparan sehingga tidak dituduh telah berpihak atau berlaku tidak adil agar keresahan sosial dapat segera teratasi.” Tegasnya

BACA :  Soal Sembako Pasca Banjir, Andi Surya: Metro Perlu Program JAMKOLIp

Dalam sidang terbuka promosi doktor ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Wilda Banjabar Tate Qomarudin, Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian, keluarga, dan tamu undangan yang lain.