ULPBJ Lamtim Akan Dilaporkan ke KPK

oleh

Bandarlampung (gemamedia)

Sejumlah kontraktor akan melaporkan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebab, Pokja Lamtim diduga tidak netral. Karena, dalam tender pengadaan Sumur Bor berkapasitas dua lantai di Desa Jadimulyo dan Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur ditender ulang.

Mereka beralasan, jika tidak ada penawaran yg memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan dan aplikasi.

“Kita aka berangkat ke Jakarta untuk melaporkan ke KPK,” kata perwakilan kontraktor Yahya, Rabu (3-7-2019).

Dia mengatakan saat ini rekanan masih melengkapi berkas dan kelengkapan bukti untuk laporan tersebut.

Dia berharap KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa ULPBJ Lampung Timur. “Karena mereka diduga main mata. Kita harap bisa langsung turun ke Lamtim,” tegasnya.

Sebelumnya, Yahya menyebut proses pengunggahan data berkas sudah lengkap. “Bahkan sudah muncul rankingnya. Kalau tidak sesuai pasti tidak keluar rankingnya,” kata Yahya.

Dalam ranking yang muncul, CV Perdana & CO ke luar sebagai pemenang tender. Karena menempati urutan pertama.

BACA :  Diduga Akibat Pembakaran Kapal Penyedot Pasir, SAF Ditangkap

“Tetapi dibatalkan dan akan ditender ulang. Ini ada apa? Apakah sudah ada pengantinnya?” tanya dia.

Karena itu, dia menduga jika ada indikasi Pokja ULPBJ Lampung Timur akan melakukan penunjukan langsung (PL) terkait proyek tersebut.

Sementara tender proyek di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Timur langsung diawasi KPK dan Polda.

“Karena ini sudah kedua kalinya, jadi diduga mereka akan melakukan PL. Kemungkinan perusahaannya sudah ada,” sebutnya.

Selain itu, Yahya juga akan melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Lampung, LKPP dan Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi Lampung.

“Kami bakal laporkan hal ini ke ULP Lampung, Polda, Kejaksaan, KPK dan LKPP. Karena ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan Jasa,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu pokja di Lamtim, Dadang menyebut jika proses tender tersebut sesuai dengan Perpres.

Dadang menilai jika penawaran yang dilakukan pihak penyedia tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dilakukan tender ulang.

“Sebenarnya itu bukan ranking, tapi urutan terendah yang dilihat oleh penyedia. Jadi setelah penawaran itu kita lakukan evaluasi. Dalam evaluasi itu ada beberapa persyaratan yang tidak dilampirkan, itulah yang menggugurkan,” ujarnya.

BACA :  50 Anggota DPRD Lamtim Terpilih 2019 - 2024 Resmi di Lantik

Menurut dia, dengan adanya tender ulang maka penyedia diberikan kesempatan untuk memperbaiki penawarannya. (*)