Terkait Aksi Buruh PT BMI, Herman : FSBMM Regional Barat Tidak Tercatat di Disnaker Lamsel

oleh

Lamsel (gemedia)
Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) diduga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan pekerja dan serikat pekerja PT Bumi Menara Internusa (BMI) dalam hal di bidang ketenagakerjaan.
Hal tersebut dinyatakan Plant Manager PT BMI, Herman Kustiawan, dimana FSBMM tidak memberitahukan secara tertulis dan tidak memiliki surat pencatatan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

“Sudah ada klarifikasi dari Disnaker Lampung Selatan yang menyatakan jika FSBMM Regional Barat tidak tercatat di Disnaker Lampung Selatan, yang tercatat hanya Serikat Pekerja Bumi Menara Internusa (SPBMI),” jelas Herman, Senin (01/07).

Herman membenarkan jika FSBMM memiliki alamat di Jl Danau Mahalona No. 43 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan telah memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan surat pencatatan dari kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Hal ini sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan kepada UU No. 23 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan hanya berlaku untuk wilayah daerah kota Administrasi Jakarta Pusat, tidak berlaku untuk lintas kabupaten kota dalam provinsi apalagi lintas antar provinsi di wilayah Indonesia,” tegasnya.

BACA :  Musrenbang Kecamatan Penengahan, Pemkab Lampung Selatan Kucurkan Anggaran Rp43 Miliar

Diketahui, FSBMM telah beberapa kali secara berlanjut melakukan unjuk Rasa, Herman menilai hal tersebut melawan hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tidak mengindahkan asas ‘Lex Specialis Derogat Legi Generalis’.

Herman mengungkapkan FSBMM dalam melakukan unjuk rasa mengajak beberapa unit serikat buruh yang bukan anggota. “Ada yang menjadi anggotanya, tetapi domisilinya tidak di sini (Lampung Selatan), seperti Serikat Buruh Nestle Indonesia yang di Panjang, Serikat Buruh Umas Jaya Agrotama di Lampung Timur,” kata Herman.

Herman juga menyatakan aksi unjuk rasa FSBMM tanggal 29 Mei lalu diduga melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum tanpa kewenangan dengan cara ingin merusak pintu gerbang masuk ke area PT BMI.
Terkait legalitas FSBMM, salah satu pengawas Disnaker Provinsi Lampung membenarkan bahwasanya FSBMM diduga illegal.

“Saya sudah pegang data jika FSBMM itu tidak terdata atau diduga illegal,” tegasnya.