Komisi V DPRD Lampung Siap Sinergi Bersama Gubernur Mencari Solusi Difisit 2018

oleh

Bandarlampung (gemamedia)
DPRD Lampung melalui komisi V nya akan mencari solusi terkait defisit provinsi Lampung pada 2018 kemarin berdasarkan audit BPK Rp.500 milyar. Hal ini dikatakan langsung Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni kepada wartawan di lingkungan DPRD Lampung, Senin (1/7/2019).

Legislator Partai Gerindra ini menjelaskan, DPRD siap membahas bersama dengan satker terkait.

Rencananya (1/7/2019) di agendakan hearing Komisi V DPRD Lampung dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Namun, karena ada agenda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua dinas ini tidak hadir.

“Kita siap mencari solusi bersama dalam penanganan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun 2019. Kalau memang harus melakukan efisiensi anggaran, tentu berdasarkan pembahasan dengan DPRD terlebih dahulu,” katanya.

Masih sambung ketua Pira (Perempuan Gerindra) Lampung ini, penguatan serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Yang pertama kita akan dorong serapan anggaran di masing-masing OPD, khususnya mitra komisi V. Baru Dinas Kesehatan yang melaporkan serapan anggaran, hingga triwulan II 2019, dari total anggaran Rp134 miliar baru terserap 23, 64 persennya saja. Sementara untuk di triwulan II, harusnya kan rasionya sudah sampai 50 persen,” urainya.

BACA :  Edi Hamim : Yakin Terealisasi Untuk Warga Lamtim

Untuk itu, kata dia jika Gubernur Lampung ingin menerapkan efisiensi anggaran untuk mengatasi defisit, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi agar menempatkan pejabat khususnya di level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dengan orang yang memiliki kualitas.

“Tempatkan orang yang tepat dengan lelang jabatan yang terbuka, sekarang kan sepertinya semua dinas masih menahan diri, karena takut dirolling, program juga banyak tidak berjalan, contohnya tadi di Dinkes serapan baru 23 persen,” paparnya.

Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyebut defisit pemprov Lampung sebesar Rp1,7 triliun. Belakangan, hasil audit BPK defisit ternyata Rp500 miliar. Sedangkan Rp1,7 triliun adalah beban anggaran pemprov.
“Dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Pemprov Lampung TA 2018, realisasi pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun. Sementara belanjanya Rp 7,3 triliun. Jadi melihat struktur itu, terjadi defisit Rp 500 miliar. Maka sebenarnya, Pemprov Lampung sudah tidak mungkin untuk membiayai belanjanya, karena anggarannya kurang,” jelas Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo saat menggelar media workshop di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat, 21 Juni 2019. (*)

BACA :  Lesty Putri Utami Dukung Test Urine Bagi Staf dan Anggota DPRD Lampung