Fraksi PDIP Usulkan Aturan Penggiling Padi

oleh

Bandarlampung (gemamedia)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan mengusulkan aturan untuk para penggiling padi keliling.

Hal ini untuk mengantisipasi larangan penggiling padi keliling untuk membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah di Bumi Ruwa Jurai.

“Karena ini menyangkut nasib wong cilik, maka saya akan mengusulkan ke fraksi PDIP untuk membuat aturan atau regulasinya, agar meringankan masyarakat”kata anggota komisi II DPRD Lampung I Komang Koheri, Senin (28/1/2019).

Para penggiling padi keliling ini, kata dia, untuk meringankan pengeluaran biaya masyarakat yang ingin menggiling padi dalam jumlah kecil.

Biasanya para penggiling padi ini hanya melayani masyarakat di satu kecamatan saja. Karena ini sifatnya bukan bisnis, tetapi melayani masyarakat.

“Pelaku penggilingan padi keliling ini cukup banyak di Lampung, tetapi wilayahnya sempit. Misalnya hanya melayani masyarakat di satu kecamatan saja,”ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah kabupaten Lampung Tengah melalui Polisi Pamong Praja yang sempat mengkandangkan mesin giling padi keliling tersebut.

BACA :  Sah, Tondi Muammar Gaddafi Jabat Ketua DPRD Metro 2019-2024

“Yang saya dengar, mesin giling padi keliling padi itu bahkan ada yang dikandangkan oleh camat. Jadi saya juga menyerukan bahwa
Pol PP tidak ada hak untuk menyita atau mengkandangkan mesin penggiling itu. Karena yang berhak menyita itu, hanya pengadilan, bukan Pol PP ataupun camat, jadi jangan
bertindak melebihi wewenang yang bisa merugikan masyarakat, untuk berwirausaha di bidang pertanian,” katanya.

Sekertaris komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, menambahkan hal itu untuk melindungi para pengusaha penggilingan padi.

“Kami pada intinya inginkan agar pengusaha bisa berkembang,” tambahnya. (nl)