Bandarlampung : Terkait sikap Polda Lampung yang menolak pelaksanaan sidang perkara Mustafa di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Nessy Kalviya, istri Mustafa menyatakan kekecewaannya. Selain telah memberikan jaminan bahwa tidak akan ada aksi massa dari pendukung Mustafa, kekhawatiran Polda atas sidang Mustafa juga dianggap berlebihan. Pasalnya selama ini Mustafa dikenal sebagai pemimpin yang cinta damai & sangat konsen pada peningkatan keamanan. Menurut ibu dua anak ini, keseriusan Mustafa dalam menciptakan keamanan dapat dikonfirmasi dengan Kapolda-Kapolda sebelumnya dan Kapolres Lampung Tengah sebelumnya, bagaimana upaya mustafa menciptakan keamanan di wilayah yang dipimpinnya. Kapolres-kapolres Lamteng sebelumnya semua mengakui, tingkat kriminalitas Lamteng berkurang dgn adanya program keamanan yg digalakkan oleh Mustafa, yakni Program Ronda. Ia juga turun langsung ketika ada kerusuhan antar kampung. Kontribusi beliau untuk program keamanan sangat besar di Lampung Tengah. “Sebegitu berbahaya kah Mustafa, sehingga sidang tidak bisa di Lampung? Saya sebagai istri sangat kecewa dengan keputusan Kapolda yang tetap mengalihkan sidang tidak di Lampung. Kalau alasannya karena keamanan, Mustafa adalah orang yang sangat menginginkan Kemanan di Lampung ini tercipta dengan baik,” ucap Nessy. Sikap Polda yang menolak sidang perkara Mustafa di Lampung menimbulkan tanda tanya Nessy dan sejumlah elemen masyarakat. Apalagi beberapa kyai, tokoh adat dan tokoh masyarakat juga menyurati Polda Lampung, yang menyatakan siap menjamin keamanan selama proses sidang Mustafa. “Polda mengalihkan proses sidang dengan alasan keamanan. Sekarang Kenapa suami saya seolah-olah disamakan dengan teroris yang justru membahayakan keamanan Lampung?? Ada apa dibalik semua ini?,” ujar Nessy. Pernyataan senada juga pernah disampaikan anggota tim pemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli, Edwin Hanibal. Ia menganggap alasan Polda Lampung berlebihan. Terutama, jika mengatakan kurang personel dengan membandingkan dengan banyaknya massa Mustafa yang akan hadir jika sidang dilakukan di Lampung. “Kita inikan calon gubernur yang dizalimi dalam perkara ini. Artinya, Musfafa itu siapa sih? Dia orang biasa, massanya juga tidak banyak. Toh kita juga dari NasDem nggak banyak juga. Harusnya Polda siap. Kita juga nggak rusuh,” tegas Edwin. Dia berpendapat sidang Mustafa sebaiknya tetap digelar di Lampung. Terlebih, banyak oknum anggota DPRD yang terjerat kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lamteng 2018 itu, berasal dari Lampung. Apalagi, informasi yang ia dapat sidang digelar sekitar pertengahan Mei 2018. Masih jauh waktunya dengan pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni 2018. Mustafa juga selama ini tidak pernah membuat keributan atau kerusuhan, bahkan ikut mengamankan masyarakat selama dia menjadi Bupati Lamteng. “Jangan lebay (berlebihan) ah, santai saja. Kita juga bisa jaga kok meski massa puluhan ribu. Nggak masalah sidang di Lampung. Jangan sampai kita terzalimi lagi dengan alasan-alasan tersebut. Kita sudah dizalimi dalam perkara ini. Toh Mustafa itu diperas oleh oknum anggota DPRD Lamteng, ” pungkasnya.(*)
